Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 28 Mei 2025 menghasilkan pencapaian bersejarah: adopsi "Joint Vision 2050" dan penandatanganan 21 kesepakatan strategis yang mencakup berbagai sektor vital mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, hingga pendidikan. Dengan total komitmen investasi mencapai USD 11 miliar, kemitraan ini bukan sekadar peluang bagi pemerintah, tetapi juga membuka ruang strategis bagi organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modern terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 30 juta anggota dan ribuan amal usaha yang tersebar di seluruh nusantara, berada dalam posisi unik untuk mengambil peran signifikan dalam mengawal implementasi kemitraan ini. Konsep "Internasionalisasi Muhammadiyah" yang telah dicanangkan jangan sampai hanya sekadar wacana, sehingga harus diterjemahkan menjadi aksi konkret melalui sinergi dengan program-program bilateral Indonesia-Prancis.

Mengapa kerjasama dengan Prancis penting? Prancis adalah kekuatan ekonomi terbesar ketujuh dunia dan pemain kunci di Uni Eropa. Lebih dari itu, Prancis memiliki teknologi canggih dalam pengelolaan bencana, kesehatan publik, energi terbarukan, dan pendidikan tinggi—sektor-sektor yang menjadi fokus amal usaha Muhammadiyah. Kerjasama ini juga membuka jalan bagi diplomasi soft power Islam Indonesia yang moderat dan progresif di Eropa, sebuah misi yang sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah.

Persyarikatan dapat memanfaatkan peluang ini khususnya melalui Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) yang relevan dengan butir-butir kesepakatan Indonesia-Prancis. Sinergi antara Persyarikatan dengan pihak Prancis dapat turut mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, sekaligus memperkuat diplomasi soft power Islam Indonesia di Eropa. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, Muhammadiyah harus mengambil sikap proaktif dan strategis, bukan sekadar menunggu peluang datang.

MDMC dan Diplomasi Kemanusiaan

Salah satu dari 21 kesepakatan yang ditandatangani adalah kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Prancis dalam bidang pengelolaan risiko bencana. Kesepakatan ini membuka peluang emas bagi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), yang telah diakui secara internasional melalui verifikasi WHO Emergency Medical Team (EMT) Type 1 Mobile.

MDMC bukan organisasi tandingan BNPB, melainkan mitra yang telah terbukti responsif dan efektif dalam situasi darurat. Dari gempa Yogyakarta 2006, tsunami Aceh, hingga banjir bandang di berbagai wilayah, MDMC selalu hadir sebagai responden pertama. Namun, tantangan besar yang dihadapi MDMC adalah keterbatasan dalam peralatan canggih, sistem early warning, dan metodologi pengelolaan bencana berbasis teknologi mutakhir. Ketiga poin tersebut justru menjadi keunggulan Prancis, sehingga ada peluang strategis jika MDMC bersinergi dengan lembaga Prancis yang memiliki pengalaman panjang dalam manajemen bencana, seperti Sécurité Civile dan berbagai institusi riset kebencanaan. Melalui kesepakatan BNPB-Prancis, MDMC dapat mengakses pelatihan teknis dalam penggunaan drone untuk pemetaan zona bencana, sistem informasi geografis (GIS) untuk prediksi risiko, serta protokol standar penanganan bencana kompleks yang telah teruji di Eropa.

Lebih dari sekadar transfer teknologi, kerjasama ini dapat mengangkat MDMC sebagai regional hub diplomasi kemanusiaan di Asia Tenggara. Bayangkan jika relawan MDMC yang tersebar di lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia dilatih dengan standar Prancis-Eropa. Dampaknya bukan hanya pada kapasitas lokal, tetapi juga pada reputasi Indonesia sebagai negara yang serius dalam mitigasi bencana. Ini adalah soft power dalam bentuk paling konkret: kemanusiaan yang terorganisir, profesional, dan berakar pada nilai-nilai keislaman yang berkemajuan dan rahmatan lil alamin.

MDMC perlu segera menginisiasi dialog dengan BNPB untuk memastikan akses ke program pelatihan dan peralatan yang akan datang dari Prancis. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat membentuk tim khusus yang bertugas sebagai liaison officer antara MDMC dan BNPB, memastikan bahwa suara organisasi masyarakat sipil didengar dalam implementasi kesepakatan ini.

Sinergi MPKU dan Dikdasmen dalam Isu Gizi Nasional: Kritik Konstruktif terhadap Kerjasama Danone

Kerjasama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan perusahaan multinasional Prancis, Danone, adalah salah satu kesepakatan yang paling dekat dengan program unggulan pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kerjasama ini perlu disikapi dengan kritis namun konstruktif oleh Muhammadiyah, khususnya melalui dua UPP yang relevan: Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Kritik pertama adalah bagaimana memastikan kerjasama ini tidak berubah menjadi komersialisasi gizi anak-anak Indonesia? Danone adalah sebuah perusahaan multinasional yang tentu saja berorientasi keuntungan (profit-oriented), sehingga memiliki kepentingan bisnis. Intervensi korporasi dalam program gizi publik berpotensi besar menimbulkan ketergantungan terhadap produk komersial, bukan pada edukasi gizi berbasis pangan lokal dan berkelanjutan. Di sinilah Muhammadiyah dapat menawarkan solusi alternatif sekaligus model pengawalan yang kredibel. Dengan lebih dari 4.600 sekolah dasar dan menengah, ribuan PAUD dan TK Aisyiyah, serta jaringan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang tersebar di 34 provinsi, Muhammadiyah memiliki infrastruktur yang sangat memadai untuk menjadi laboratorium gizi berbasis komunitas.

Model yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: sekolah-sekolah Muhammadiyah di samping menjadi pilot project program gizi yang melibatkan ketiga unsur: pemerintah (BGN), swasta (Danone), dan masyarakat sipil (Muhammadiyah). Dalam hal ini, peran Muhammadiyah bukan sekadar sebagai penerima program, melainkan sebagai co-designer atau aktor yang turut aktif memastikan bahwa menu bergizi yang disajikan tetap memerhatikan nilai-nilai halal, berbasis pangan lokal, dan edukatif.

Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (RSMA) dapat berperan sebagai lembaga monitoring dan evaluasi independen, yang memantau apakah program gizi yang berjalan memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting dan peningkatan indeks kesehatan anak. Data yang dikumpulkan dari sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah dapat menjadi masukan kritis bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama dengan Danone.

Selain itu, MPKU dapat menggandeng akademisi dari Universitas Muhammadiyah untuk melakukan riset tentang model "gizi komunitas berbasis masjid dan sekolah" yang bisa menjadi alternatif jangka panjang. Jika model ini terbukti efektif, Muhammadiyah dapat mengekspornya sebagai best practice ke negara-negara OKI lainnya dan kembali lagi, ini adalah diplomasi soft power yang sangat strategis.

Mineral Kritis dan Energi Hijau: Tantangan baru bagi MEBP dan MLH

Salah satu kesepakatan yang paling "hot" adalah kerjasama antara Danantara, Indonesia Investment Authority (INA), dan Eramet (perusahaan tambang Prancis) dalam hilirisasi nikel dan mineral kritis untuk industri kendaraan listrik. Selain itu, ada pula kerjasama antara PT SMI, PT PLN, dan HDF Energy dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur.

Kedua kesepakatan ini menarik perhatian karena Muhammadiyah berpotensi masuk ke sektor tambang melalui konsesi yang akan diberikan pemerintah. Namun, Muhammadiyah di sisi lain juga memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dan lingkar Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). Kerjasama dengan Prancis dalam sektor mineral dan energi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi Muhammadiyah: bagaimana memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis?

Di sinilah Majelis Ekonomi dan Bisnis Pemberdayaan (MEBP), MLH dan KHM harus bekerja dalam sinergi yang dialektis. MEBP dapat berperan sebagai "pionir" yang menjajaki peluang investasi dan transfer teknologi dari Prancis. Eramet adalah perusahaan yang memiliki teknologi tambang nikel yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional. Teknologi seperti ini sangat dibutuhkan Indonesia yang sedang menghadapi kritik internasional terkait dampak lingkungan dari industri nikel.

Namun, MLH maupun KHM harus berperan sebagai "rem" atau pengawas internal yang memastikan bahwa setiap keputusan bisnis Muhammadiyah di sektor tambang tetap mematuhi prinsip fiqh lingkungan dan standar keberlanjutan Eropa (seperti ESG—Environmental, Social, Governance). MLH dapat membentuk green audit team yang secara berkala mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi Muhammadiyah, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan.

Lebih jauh lagi, Muhammadiyah harus melakukan advokasi khususnya bagi masyarakat terdampak supaya pemerintah Indonesia memasukkan klausul keberlanjutan yang lebih ketat dalam semua kerjasama mineral dengan Prancis. Kritikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar akan sangat didengar, terutama jika didukung oleh data dan riset yang kredibel.

Mengenai proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur, ini adalah teknologi masa depan yang sangat sejalan dengan visi transisi energi global. Melalui jaringan universitas dan pusat risetnya, Muhammadiyah perlu terlibat dalam riset aplikasi hidrogen hijau untuk kebutuhan lokal, misalnya untuk elektrifikasi desa-desa terpencil atau pengembangan transportasi berbasis hidrogen di wilayah Timur Indonesia.

Internasionalisasi Pendidikan dan Budaya

Kesepakatan dalam bidang ekonomi kreatif dan kebudayaan yang ditandatangani oleh Indonesia-Prancis membuka peluang bagi Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) serta Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga (LSBO) Muhammadiyah untuk memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya.

Prancis adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan tinggi terbaik di dunia. Presiden Prabowo sendiri dalam pertemuan bilateral menyatakan keinginan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Prancis, khususnya di bidang sains, teknik, dan kedokteran. Ini adalah momentum yang tepat bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk membuka kerjasama dengan universitas-universitas Prancis.

Diktilitbang dapat mendorong PTM untuk membuka French Corner atau program pertukaran pelajar yang didukung oleh kesepakatan G-to-G ini. Lebih ambisius lagi, PTM dapat membuka program studi vokasi yang dirancang bersama institusi pendidikan Prancis, misalnya di bidang teknologi energi terbarukan, artificial intelligence, atau industri kreatif digital.

Namun, internasionalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer ilmu teknis. LSBO memiliki peran strategis untuk mempromosikan budaya Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan progresif ke Prancis dan Eropa pada umumnya. Prancis adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat (sekitar 5-6 juta jiwa), namun Islam di sana sering kali diasosiasikan dengan radikalisme dan ketidakharmonisan sosial.

Muhammadiyah dapat mengubah narasi ini dengan mengirimkan delegasi budaya, pameran seni Islam Indonesia, atau pertunjukan musik gambus dan hadrah ke berbagai kota di Prancis. Kemudian, Muhammadiyah perlu membuka pusat studi Islam Indonesia di Paris atau kota-kota besar lainnya, sebagai kontranarasi terhadap stereotip negatif tentang Islam. Ini adalah soft power dalam bentuk yang paling halus namun efektif: mengubah persepsi melalui keindahan budaya dan kedalaman intelektual.

Program magang atau residensi seniman Indonesia di Prancis juga dapat difasilitasi melalui LSBO, menciptakan jembatan budaya yang berkelanjutan. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi ke negara-negara Eropa lainnya, menjadikan Muhammadiyah sebagai garda depan diplomasi Islam moderat di panggung global.

Rekomendasi

21 kesepakatan strategis Indonesia-Prancis 2050 bagaikan "menu" yang telah tersedia di meja. Namun menu tidak akan memberikan nutrisi jika tidak "dimasak" menjadi program nyata yang berdampak. Muhammadiyah, dengan seluruh UPP-nya, memiliki "dapur" yang sangat lengkap untuk mengolah menu ini menjadi sajian yang bermanfaat bagi umat dan bangsa.

MDMC dapat menjadi mitra BNPB dalam pengelolaan bencana dengan standar internasional. MPKU dan Dikdasmen dapat memastikan program gizi nasional tidak sekadar komersialisasi tetapi berbasis komunitas dan berkelanjutan. MEBP dan MLH dapat menjadi agen perubahan di sektor mineral kritis, memastikan keseimbangan antara profit dan planet. Diktilitbang dan LSBO dapat membuka jalan bagi diplomasi pendidikan dan budaya yang memperkuat citra Islam Indonesia di Eropa.

Namun semua ini memerlukan koordinasi tingkat tinggi dan komitmen strategis dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan jika perlu, dapat dibentuk Task Force Khusus Kemitraan Indonesia-Prancis 2050 yang beranggotakan perwakilan dari semua UPP terkait, ditambah dengan akademisi dan praktisi yang memahami dinamika kerjasama internasional.

Task Force ini memiliki mandat untuk: (1) melakukan pemetaan detail terhadap 21 kesepakatan dan mengidentifikasi titik-titik masuk bagi Muhammadiyah; (2) membuka dialog resmi dengan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta untuk menjelaskan kapasitas dan kesiapan Muhammadiyah sebagai mitra implementasi; (3) menyusun roadmap (peta jalan) 5-10 tahun tentang bagaimana Muhammadiyah akan terlibat dalam setiap kesepakatan yang relevan; (4) melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kerjasama, dan memberikan timbal balik kritis kepada pemerintah jika ditemukan penyimpangan dari tujuan awal kesepakatan

Kerjasama Indonesia-Prancis 2050 bukan hanya soal bisnis dan diplomasi antar-negara. Ini adalah tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dapat mengambil peran aktif sebagai pengawal kepentingan umat dan bangsa, memastikan bahwa setiap kesepakatan yang ditandatangani memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, bukan sekadar elite politik dan pengusaha.

Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai kekuatan modernis Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Saatnya kini untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah juga adalah aktor global yang mampu bermain di panggung internasional dengan identitas keislaman yang kuat, namun tetap terbuka terhadap kerjasama dan pembelajaran dari peradaban lain. Joint Vision 2050 adalah ujian, sekaligus peluang emas. Tentu saja Muhammadiyah tidak boleh melewatkannya.

Kontributor Yoga Hediasa